TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, belanja daerah ditetapkan lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp286,86 miliar.
Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung yang berlangsung di Graha Wicaksana, Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin.
Sebelum persetujuan bersama dilakukan, seluruh fraksi DPRD Tulungagung menyampaikan pendapat akhir masing-masing. Seluruh fraksi menyatakan setuju Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan.
Persetujuan juga disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung melalui juru bicaranya, Hj. Binti Luklukah. Ia menyebut, Banggar menerima Ranperda APBD 2027 dengan sejumlah rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Banggar menyetujui Ranperda APBD 2027 dengan sejumlah rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan anggaran,” ujar Binti.
Berdasarkan komposisi anggaran yang telah disepakati, pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung pada 2027 ditargetkan sebesar Rp2.932.161.039.149,02. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3.219.027.489.972,86.
Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp286.866.450.823,84.
“Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dalam rancangan APBD tersebut ditetapkan sebesar Rp0,” jelas Binti, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi C DPRD Tulungagung.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam mencermati, mengoreksi, serta membahas Ranperda APBD 2027.
Menurutnya, pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif merupakan bagian penting dalam menyempurnakan rancangan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
“Pembahasan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan Ranperda sehingga dapat disetujui bersama dan selanjutnya diproses untuk mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Timur,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ahmad Baharudin menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD 2027 akan diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut meliputi perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi pada sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dengan disepakatinya Ranperda APBD 2027, tahapan selanjutnya adalah penyampaian rancangan tersebut kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui tahapan tersebut, diharapkan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang selaras dengan prioritas serta kebutuhan masyarakat. (moh/diskominfotulungagung)










