Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 mulai dibahas.
Dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung, yang digelar pada Rabu (09/09/2026), Pemkab Tulungagung menyampaikan postur anggaran yang akan menjadi pijakan pembangunan pada tahun mendatang.
Marsono mengatakan, pembahasan APBD 2027 maupun Perubahan APBD 2026 memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai rutinitas tahunan untuk memenuhi kewajiban administratif. Lebih dari itu, anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kondisi fiskal daerah tetap sehat.
“Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang sangat strategis,” kata Marsono.
Ia menambahkan, pembahasan anggaran juga menjadi bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal yang sehat dan akuntabel.
Untuk Perubahan APBD 2026, Marsono berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran berjalan. Penataan ulang program dan kegiatan juga diperlukan, terutama yang harus disesuaikan dengan perkembangan kondisi makro ekonomi serta target prioritas pembangunan dalam RKPD 2026.
Sementara untuk APBD 2027, DPRD meminta agar anggaran lebih diarahkan pada program yang memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Kita dituntut untuk mampu merumuskan alokasi anggaran yang lebih berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Muara dari semuanya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung,” lanjut Marsono.
Dari sisi angka, Rancangan APBD Tulungagung 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 2,708 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2,995 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 286,866 miliar. Defisit itu ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp 286,866 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp 0 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan juga diproyeksikan Rp 0.
Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD 2027. Proses tersebut juga disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 telah disinergikan dengan beberapa prioritas daerah yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 melalui proses sinkronisasi dengan prioritas nasional dan provinsi,” ujar Ahmad Baharudin.
RKPD tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS 2027 yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Tak hanya APBD 2027, Pemkab Tulungagung juga menyampaikan postur Rancangan Perubahan APBD 2026.
Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah yang semula sebesar Rp 3,015 triliun berkurang Rp 23,937 miliar. Setelah perubahan, pendapatan diproyeksikan menjadi Rp 2,991 triliun.
“Di sisi belanja, anggaran justru mengalami peningkatan cukup signifikan. Belanja yang semula Rp 3,233 triliun bertambah Rp 234,944 miliar, sehingga setelah perubahan menjadi Rp 3,468 triliun. Perubahan tersebut membuat defisit APBD 2026 meningkat menjadi Rp 477,649 miliar. Untuk menutup defisit itu, penerimaan pembiayaan,” urainya.
Berarti menambahkan penyampaian rancangan anggaran tahun 2027 dilaksanakan saat ini karena dirinya ingin memaksimalkan waktu sehingga pada bulan Januari tahun 2027 mendatang program-program prioritas Pemkab bisa segera terlaksana.
“Agar maksimal dan nanti bulan Januari 2027 itu program sudah bisa dilakukan,” pungkasnya. (moh/diskominfotulungagung)
