PENYERAHAN OPINI WTP OLEH BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Selasa, (26/04/2022), Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Opini WTP tersebut langsung diterima oleh Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M bersama Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos saat acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK RI Provinsi Jawa Timur Surabaya. Dari hasil LHP Perwakilan BPK Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketiga kalinya, secara berturut-turut mulai Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Hadir dalam penyerahan Opini WTP ini Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Joko Agus Setyono, Jajaran Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Jawa Timur, Bupati/Walikota lingkup Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD lingkup Provinsi Jawa Timur, Inspektur lingkup Provinsi Jawa Timur. Turut hadir Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, S.Sos, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si, Inspektur Kabupaten Tulungagung Drs. Tranggono Dibjoharsono, MM dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. J. Bagus Kuncoro, M.Si , serta Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM dalam sambutannya menyampaikan, bahwa opini WTP ini merupakan capaian ketiga kalinya secara berturut-turut. Untuk meraihnya bukanlah pekerjaan mudah. Prestasi itu tercapai dari hasil kerja keras dan kekompakan semua elemen, begitu juga dalam komitmen mengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Lebih lanjut, Bupati Tulungagung menambahkan, pihaknya mengaku akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi, koreksi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk pelaksanaan APBD, terutama tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami telah menyusun Rencana Aksi yang dalam implementasinya kami mohon bimbingan dan arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

Perlu diinformasikan, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah berkenan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah melalui Pemeriksaan Interm dan Pemeriksaan Terinci yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2022.

“Berkenaan dengan pemeriksaan dimaksud, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut”, tegasnya.

Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang telah berhasil mempertahankan opini WTP dengan 3 kali secara berturut-turut. Beliau berharap, raihan tersebut dipertahankan di masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan hasil pemeriksaan BPK dapat mendorong dan memotivasi jajaran pemerintah daerah, untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, termasuk dalam upaya pemulihan perekonomian daerah dan penanganan pandemi Covid-19.

Sumber : Prokopim Tulungagung, BPKAD Tulungagung, Inspektorat Tulungagung