PERESMIAN PUSAT INFORMASI DAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP UNTUK PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA (MIGRANT WORKER RESOURCE CENTER) KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jum’at, (18/3/2022) Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan Peresmian Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bekerja sama dengan Migrant Worker Resources Centre (MRC), yang bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, mulai pukul 13.00 WIB.

Hadir dalam acara ini Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, Dandim 0807 Tulungagung Letkol Inf. Yoki Malinton Kurniafari, S.H. M.Tr (Han) M.I.Pol, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si, Asisten Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Anang Rafidi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Blitar Agus Dwi Fitriyanto, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tulungagung Gatot Prabowo, Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung Agus Santoso, S.Sos, serta Kepala Perangkat Daerah, para tamu undangan Keluarga Pekerja Migran Tulungagung dan Stakeholder terkait.

Acara ini juga diikuti secara video conference oleh Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan RI Drs. Suhartono M.M, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Koordinator MRC Dedi Hardianto. SH, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darusalam Thibat Portevin, Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamoto.

Sementara, laporan ketua panitia penyelenggara kegiatan Peresmian Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bekerja sama dengan Migrant Worker Resources Centre (MRC), Yatimi Sulistyowati menyampaikan, melalui pusat informasi dan layanan terpadu satu atap (LTSA) dengan Migrant Worker Resources Centre (MRC), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung meminimalisir adanya kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Perlindungan dan layanan pekerja migran tidak hanya kami lakukan di wilayah Tulungagung atau di dalam negeri saja, tetapi kami juga bekerjasama dengan Serikat Buruh di negara tujuan untuk melindungi hak-hak buruh migran dan mengadvokasi jika terjadi masalah di negera tujuan.

Layanan dan perlindungan Pekerja Migran yang responsif gender dan tersinergy antara LTSA dan MRC, Pemerintah dengan Serikat Buruh dan WCC adalah contoh baik yang harus kita lanjutkan, sebagai implementasi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nomor 18 tahun 2017, dimana ada peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan peran serta Masyarakat, sehingga informasi migrasi yang aman dan prosedural dapat diakses oleh PMI dan keluarganya, begitu juga bagaimana mencari bantuan ketika terjadi masalah, data berangkat dan kepulangan tercatat, sehingga data terpilah PMI yang akurat akan terwujud, PMI berangkat aman dan pulang nyaman, dapat menghasilkan remintensi untuk menbangun desanya.

Selanjutnya, Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM dalam sambutannya menyampaikan, sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, Kabupaten Tulungagung di Tahun 2018 telah menjadi pionir di Jawa Timur dalam pembentukan LTSA PTKLN (Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri) dan DESMIGRATIF (Desa Migran Produktif). Ditambah Lagi dengan adanya MRC (Migrant Workers Resoures Center). Kerjasama multipihak antara Pemerintah Daerah, Serikat Buruh, Women Krisis Center dan Pemerintah Desa menjadikan layanan dan pemberian informasi migrasi yang aman dan adil bagi calon pekerja migran dan keluarganya akan lebih cepat, sehingga urusan PMI yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya mahal menjadi murah, dan yang tadinya tidak terlindungi menjadi terlindungi.

Bupati Tulungagung juga menambahkan, pemerintah sangat dan bangga bekerjasama dengan Serikat Buruh dan WCC dalam melakukan layanan terpadu dan terkoordinasi selama tahapan migrasi dari kampung halaman sampai ke kembali kampung halaman lagi, melakukan pemberdayaan Perangkat desa untuk membuat kebijakan dan sistem rujukan, melakukan penguatan kapasitas bagi PMI purna , CPMI dan juga keluarganya, melakukan pendampingan bagi PMI yang bermasalah baik yang ada di negara tujuan dan yang masih ada di dalam negeri, terima kasih kepada ILO dan pihak terkait yang telah mengintegrasikan/mensinergikan dua Lembaga menjadi satu, dan mempercayakan Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu kabupaten percontohan, dari empat kabupaten terpilih di Indonesia dan percontohan ini adalah yang pertama di Indonesia dan di ASEAN.

Atas komitmen dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap para PMI tersebut, maka pada hari ini telah sepakat untuk meresmikan “Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) terintegrasi bersama Migrant Resoure center (MRC) yang Responsif Gender yang akan ditandai dengan tabuh gong, serta Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan KSBSI dan KPI sebagai Komitmen Bersama untuk melindungi PMI Kabupaten Tulungagung selama tahapan migrasi.

Sedangkan, di akhir rangkaian acara dilaksanakan penyerahan secara simbolis klaim Jaminan Kematian PMI, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan penyerahan Kartu non ASN oleh Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM didampingi Asisten Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Anang Rafidi dan Kepala Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung Agus Santoso, S.Sos.

Adapun daftar peserta penerima, antara lain :

  1. Simbolis Kepesertaan : (a) Laurina Fitri Wahyuning Prabandari dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulungagung, (b) Picun Dwi Sasmita dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tulungagung, (c) Sri Utami Endang Adiningsih dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tulungagung.
  2. Simbolis Klaim : (a) Purwanto dari Pekerja Migran Indonesia, (b) Efi Mafidatul Afifah dari UMKM Satu Jaya.
  3. Kartu Non ASN untuk Murtini dari Tenaga Non ASN Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tulungagung