Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) sekaligus Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penyaluran bantuan sosial serta memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, S.S.T.P., M.M., perwakilan SDM PKH Provinsi Jawa Timur, serta seluruh jajaran pendamping PKH, TKSK, dan Rehabsos se-Kabupaten Tulungagung.
Dalam sambutannya, ditekankan bahwa PKH merupakan instrumen vital pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi dengan memberikan akses kesehatan dan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas para pendamping di lapangan.
Ada tiga poin krusial yang menjadi sorotan dalam Rakorkab kali ini:
Akurasi Data: Memastikan data keluarga penerima manfaat (KPM) selalu diperbarui agar tidak ada bantuan yang salah sasaran.
- Efektivitas Pengawasan: Meningkatkan kualitas pendampingan langsung di lapangan.
- Kemandirian KPM: Mendorong keluarga penerima agar mampu mandiri secara ekonomi dan perlahan keluar dari ketergantungan bantuan sosial (Graduasi).
- Mengadopsi Prinsip “Bekerja, Bergerak, Berdampak”
Mengutip pesan Menteri Sosial, Gus Ipul, seluruh SDM PKH di Tulungagung diminta untuk menanamkan prinsip “Bekerja, Bergerak, dan Berdampak.” Prinsip ini menegaskan bahwa kerja-kerja sosial tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif semata, melainkan harus memberikan perubahan nyata bagi taraf hidup masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap upaya pengentasan kemiskinan menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen penuh mendukung program ini agar kemiskinan di wilayah kita dapat segera tuntas,” ujar pemimpin rapat dalam sambutan pembukaannya.
Melalui koordinasi yang lebih solid antara pemerintah pusat, daerah, dan tenaga pendamping, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan PKH di Tulungagung semakin meningkat, membawa harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat di masa depan. (one/diskominfotulungagung)
