RAPAT KOORDINASI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2024 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Rabu (3/7/2024) mulai Jam 09.00

Acara ini dihadiri oleh PIC Wilayah Jatim 3, Alfi Rachman Waluyo dan Riza Laela Tsaro, Pj. Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, M.T didampingi Sekda Drs. Tri Hariadi, M.Si , Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se Kabupaten Tulungagung, Direktur BUMD (PDAU, PDAM, BPR) dan Perwakilan Kepala Desa dan Penyedia Barang dan Jasa.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung.

Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi ditandai dengan penandatanganan bersama pakta integritas / deklarasi tidak ada benturan kepentingan antara legislatif, perangkat daerah pelaksana dan penyedia pada pokok-pokok pikiran DPRD, Hibah Dan / atau bantuan sosial tahun 2025 oleh Pj Bupati Tulungagung, Sekretaris Daerah, Kades Karangtalun Kalidawir, Perwakilan CV Bayu Putra Perdana.

Dalam Sambutannya PJ Bupati Tulungagung Dr. Ir. Heru Suseno, M.T menyampaikan Persolan Korupsi dilingkungan Pemerintahan Semakin mendapat Perhatian Masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya Kepedulian Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan masalah besar dan dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik, mengalihkan alokasi sumber daya, hingga mempengaruhi pembangunan ekonomi di setiap negara. dengan demikian, korupsi harus diberantas dan dicegah agar dapat mewujudkan negara maju yang berkeadilan. untuk mewujudkan hal tersebut, KPK telah mengembangkan tools / alat untuk mediagnosa awal risiko korupsi, seperti : MCP dan SPI.

Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 mencapai 92,65. Berada diurutan ke-13 dari 38 kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Ada 8 (delapan) area yang harus dipenuhi diantaranya berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi pajak daerah.

Survei Penilaian Integritas (SPI). Indeks Integritas Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 mendapatkan skor sebesar 71,70. apabila dibandingkan dengan indeks SPI Provinsi Jawa Timur sebesar 75,33. kita berada pada urutan ke – 36 dari 38 Kabupaten/ Kota

Acara dilanjutkan paparan dari Sekda Tri Hariadi tentang rencana aksi Pemkab Tulungagung dalam mencegah hingga memberantas korupsi melalui program yang masih berjalan diantarannya pemberantasan korupsi melalui jalur Perbaikan System dan Pengawasan

error: Content is protected !!