PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Bertempat di Ruang Rapat Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sosialisasi Peluang Potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) pada hari Kamis (27/10/2022) mulai pukul 09.00 WIB yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si.
Berdasarkan laporan Ketua Panitia, DR. Adi Prasetiya, SE, MM., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang aktual dan sinergitas pengendalian tingkat inflasi di masyarakat dan menggali peluang potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Tulungagung dengan daerah lain sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi. Dilaporkan pula bahwa melalui acara ini diharapkan adanya transfer informasi dan sinergitas TPID Kabupaten Tulungagung dalam rangka peningkatan kinerjanya dan menggali peluang potensi kerjasama atas komoditas unggulan serta kegiatan yang dilakukan sesuai tupoksinya agar dalam pengendalian tingkat inflasi di daerah lebih terarah sesuai petunjuk Bapak Presiden RI. Selain itu, segenap unsur di masyarakat dengan dukungan pihak swasta beserta stake holdernya juga diharapkan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan TPID di Kabupaten Tulungagung dan memanfaatkan peluang potensi KAD yang ada di Kabupaten Tulungagung, sehingga dapat memperoleh market share yang lebih luas dalam pangsa pasarnya.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si. selaku Ketua Harian TPID Kabupaten Tulungagung disampaikan bahwa dengan pendekatan proxy tingkat inflasi Tulungagung yang saat ini sebesar 1,36 % dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,53 %, Kabupaten Tulungagung selama beberapa tahun melalui struktur perekonomian didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya : industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; informasi dan komunikasi, berusaha untuk bangkit dalam memulihkan perekonomian di daerah dengan berbagai kebijakan yang salah satunya berupa pengendalian tingkat inflasi. dalam kebijakannya diharapkan daerah dapat mempertahankan permintaan efektif dan pertumbuhan ekonomi yang positif serta bisa menekan angka kemiskinan. dengan kata lain, di kabupaten tulungagung pengendalian tingkat inflasi menjadi salah satu fokus utama kita dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di pusat maupun daerah sesuai dengan arahan bapak presiden dalam rapat koordinasi pusat daerah pengendalian tingkat inflasi akhir-akhir ini.
Perlu diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang fokus dalam pengendalian tingkat inflasi akibat kenaikan harga BBM. Berbagai solusi telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah, yang antara lain :
- kunci utama dalam isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemic covid-19;
- terdapatnya komunikasi public;
- mengaktifkan TPID;
- mengaktifkan Satgas Pangan
- pemberian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu;
- melaksanakan gerakan penghematan energi;
- terdapatnya gerakan tanam pangan cepat panen;
- melaksanakan kerjasama antar daerah;
- mengintensifkan jaring pengaman social;
- mengumumkan angka inflasi hingga kab/kota oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi.
Selanjutnya disampaikan pula terkait pentingnya peran dan kontribusi berbagai pihak yang terus bersinergi dan bersama-sama secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketersediaan stock, kestabilan harga dan kelancaran distribusi komoditas, khususnya harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, untuk itu perlu adanya peningkatan komonukasi yang efektif dari berbagai stake holder dengan berbagai inovasi dan terobosan yang terus dilakukan guna mengendalikan tingkat inflasi di daerah.
Disampaikan bahwa saat ini kita sedang dalam proses pelaksanaan intensifitas jaring pengaman sosial dalam belanja wajib perlindungan sosial akibat dampak kenaikan harga BBM di Kabupaten Tulungagung, selain itu peran dari para stakeholder baik pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan juga dapat bersinergi secara aktif dalam pelaksanaan pngendalian inflasi sesuai arahan Bapak Presiden RI yang salah satunya melaksanakan kerjasama antar daerah, dengan melihat potensi peluang dari data surplus defisit komoditas bahan pokok penyumbang inflasi di Kabupaten Tulungagung diharapkan dapat lebih memperlancar pelaksanaan distribusi komoditas di masyarakat, sehingga dapat kecukupan stock dan stabilitas harga dapat dijaga relatif stabil.
Lebih lanjut ditekankan bahwa, setelah Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini, seluruh peserta mampu lebih menggali kerjasama antar daerah dari potensi-potensi komoditas di Kabupaten Tulungagung serta berusaha untuk memberikan informasi dan berperan secara aktif untuk dapat menciptakan peluang pasar yang lebih luas dan berpotensi dalam market share di pasar baik di daerah sendiri maupun nasional, bahkan jika memungkinkan sampai dengan di tingkat internasional, sehingga nantinya dapat lebih mewujudkan masyakarat Kabupaten Tulungagung yang Ayem Tentrem Muyo Lan Tinoto.
Usai pembukaan, acara diteruskan dengan paparan masing-masing anggota TIPD Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta stakeholder terkait dalam upaya pengananan inflasi di daerah.