SOSIALISASI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) BAGI SEKRETARIS DESA DAN BPD KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rabu, (19/6/2024), Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Inspektorat Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) bagi Sekretaris Desa dan BPD Kabupaten Tulungagung, yang bertempat di Crown Victoriya Hotel Tulungagung, mulai pukul 09.30 WIB.

Acara yang dibuka secara resmi Pj. Bupati Tulungagung DR. Ir. Heru Suseno, MT, juga dihadiri oleh Sekeetaris Daerah Kabupaten Tulungagung Drs. Tri Hariadi, M.Si, Inspektur Kabupaten Tulungagung Drs. Tranggono Dibjoharsono, MM, Camat se Kabupaten Tulungagung, serta para undangan Sekretaris Desa dan BPD se Kabupaten Tulungagung.

Inspektur Kabupaten Tulungagung Drs. Tranggono Dibjoharsono, MM yang sekaligus ketua panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan, bahwa maksud dilaksanakan sosialisasi UPG adalah, ingin meningkatkan integritas aparatur pemerintah baik ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten serta dilingkungan masyarakat dalam penegakan gratifikasi.

Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi dan benturan kepentingan baik secara hukum maupun peraturan perundangan lainnya serta bisa menguatkan upaya pencegahan gratifikasi atau korupsi di Kabupaten Tulungagung.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa hasil yang diharapkan dari Sosialisasi UPG, adalah :
a. Membentuk pegawai yang berintegritas.
b. Meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi.
c. Membentuk citra positif dan kredibilitas instansi.
d. Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi.
e. Memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan.

Kemudian, Pj. Bupati Tulungagung Heru Suseno dalam sambutannya menyampaikan, bahwa persoalan mengenai gratifikasi di lingkungan pemerintah semakin mendapat perhatian masyarakat, seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Pj. Bupati Heru Suseno, pemahaman dan pengetahuan atas gratifikasi merupakan hal yang penting oleh semua pejabat, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten selaku aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum terjadinya tindak pidana korupsi sebagai akibat dari gratifikasi.

Lebih lanjut, Pj. Bupati Heru Suseno menambahkan, bahwa korupsi memang merupakan masalah besar yang sudah banyak dipelajari dan dikaji dalam berbagai literasi di dunia, diantaranya memunculkan perdebatan mengenai dampak terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menyusun kebijakan pemberantasan korupsi, pemerintah kabupaten Tulungagung telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Unit Pengendali Gratifikasi.

Dalam kesempatan ini Pj. Bupati Heru Suseno menegaskan, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan integritas dalam pengendalian gratifikasi/korupsi, yakni :

  1. Hindari penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.
  2. Hindari penyalahgunaan pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak riil, pengalihan kegiatan yang tidak prosedural, dan pengerjaan yang tidak tepat waktu.
  3. Hindari penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan peraturan.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi dari berbagai narasumber, dimana materi yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi UPG, yaitu :

  1. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Tulungagung
  2. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
  3. Pencegahan tindak pidana korupsi.
error: Content is protected !!