Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika situasi ekonomi global dan nasional.
Langkah pengendalian inflasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., Kamis (13/8/2026).
Dalam pemaparannya, Tri Hariadi menyampaikan kondisi inflasi di Kabupaten Tulungagung saat ini masih terkendali dan berada dalam kisaran aman, yakni 2,5 persen ± 1 persen.
Berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) bulan Juni 2026, Tulungagung menempati peringkat ke-141 dari 150 pemerintah daerah dengan angka 2,57 persen. Di tingkat Jawa Timur, tingkat inflasi Tulungagung tergolong rendah, yakni berada di posisi keenam dari 10 daerah dengan tingkat inflasi terendah.
Laju inflasi secara year-on-year (YoY) maupun tahun kalender di Tulungagung juga tercatat berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
Meski kondisi inflasi relatif aman, Pemkab Tulungagung tetap mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi kenaikan harga pada bulan-bulan mendatang. Memasuki musim kemarau, dampak terhadap produktivitas petani perlu diantisipasi.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah mulai memetakan komoditas pangan yang berpotensi mengalami lonjakan harga. Selain itu, pada musim kemarau panjang terdapat tren alih fungsi lahan oleh petani, khususnya di kawasan selatan yang mencakup kurang lebih tiga kecamatan, untuk beralih menanam tembakau.
Tembakau merupakan bahan baku rokok. Sementara itu, rokok tercatat sebagai salah satu komoditas penyumbang inflasi karena harganya terus meningkat meskipun tingkat permintaannya tetap tinggi.
Untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan pangan, Pemkab Tulungagung menjalankan sejumlah program melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satunya melalui pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bekerja sama dengan Bulog mendirikan toko kerja sama untuk memasarkan beras, minyak goreng, dan gula sesuai atau bahkan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dinas Ketahanan Pangan juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah diresmikan oleh Pj. Bupati. Seluruh kecamatan turut menganggarkan dan memfasilitasi kegiatan pameran maupun operasi pasar murah dengan memprioritaskan masyarakat kurang mampu.
Upaya lainnya dilakukan melalui pemotongan rantai distribusi. Operasi pasar melibatkan Bulog, pelaku UMKM, kelompok tani, hingga distributor lokal untuk memperpendek jalur distribusi sehingga biaya transportasi dapat ditekan. Pemkab Tulungagung juga mengalokasikan subsidi transportasi melalui APBD.
Pada sektor produksi, Pemkab Tulungagung terus memperkuat produktivitas pangan melalui Gerakan Menanam. Tulungagung telah mengalami surplus dan menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jawa Timur bagian selatan.
Kebutuhan daging sapi di Tulungagung juga telah terpenuhi secara mandiri atau swasembada. Sementara untuk komoditas yang masih mengalami fluktuasi, seperti cabai dan bawang merah, Pemkab terus mendorong pencanangan Gerakan Menanam guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Selain memperkuat produksi lokal, Pemkab Tulungagung juga mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga ketersediaan stok komoditas pangan. Kerja sama tersebut telah dilakukan dengan sejumlah daerah penghasil, seperti Kabupaten Kediri, Nganjuk, dan Pacitan, serta kerja sama terbaru dengan Kota Surakarta.
Pemantauan harga juga terus dilakukan melalui inspeksi mendadak atau sidak ke pasar. TPID bersama Bupati, Polres, Kodim, dan Kejaksaan secara rutin melakukan pemantauan untuk memastikan pedagang tidak menjual komoditas di atas HET serta mencegah terjadinya kelangkaan barang.
Selain itu, koordinasi mingguan melalui Zoom bersama Kementerian Dalam Negeri juga terus diikuti sebagai bagian dari upaya pemantauan dan pengendalian inflasi.
Dari sisi perlindungan masyarakat, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dilakukan untuk memperkuat daya beli masyarakat rentan.
Melalui berbagai upaya yang dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, mulai dari OPD, instansi vertikal, hingga jajaran kecamatan, Pemkab Tulungagung optimistis target pengendalian inflasi pada kisaran 2,5 persen ± 1 persen dapat terus terjaga.
Dengan terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan, kondisi ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Tulungagung diharapkan dapat terus dipelihara. (rat/diskominfotulungagung)
