TULUNGAGUNG – Puluhan kepala desa dan camat se-Kabupaten Tulungagung mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, S.M., M.M., di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Rabu (28/10/2026).
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan workshop tersebut untuk berdiskusi, menyampaikan kendala yang dihadapi, bertukar pengalaman, serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan di masing-masing desa.
Ia menegaskan bahwa workshop tidak boleh sekadar menjadi forum penyampaian materi atau pemenuhan agenda kegiatan. Sebaliknya, kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan guna memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan kualitas pembangunan desa di Kabupaten Tulungagung.
Kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa, Ahmad Baharudin juga mengajak untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, bekerja secara profesional, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa.
Apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan kegiatan atau penafsiran terhadap ketentuan, aparatur desa diminta segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak berwenang agar setiap kebijakan dan tindakan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak membangun komitmen bersama bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga dari peningkatan kualitas pelayanan publik, perkembangan perekonomian desa, kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.
Di akhir sambutannya, Ahmad Baharudin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap workshop ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (moh/diskominfotulungagung)
