TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar pemaparan policy brief dan hasil evaluasi perencanaan serta penganggaran tahun 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Pringgitan Pendopo Tulungagung, Rabu (28/10/2026), pukul 14.00 WIB.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hasoloan Manulu, S.E., M.M., beserta jajaran tim BPKP, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tulungagung.
Dalam sambutannya, Tri Hariadi menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan BPKP Jawa Timur. Menurutnya, evaluasi tersebut memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah memitigasi risiko pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan efisien.
Evaluasi ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tulungagung dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta surat dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2026.
Dalam proses evaluasi, Pemkab Tulungagung telah menyampaikan sejumlah data yang berfokus pada enam sektor prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi.
Melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2026, Pemkab Tulungagung berharap seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar dan norma yang berlaku. Hasilnya juga diharapkan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Tulungagung.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan policy brief dan penyampaian hasil evaluasi oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hasoloan Manulu, bersama tim kepada para kepala OPD yang hadir.
Dalam paparannya, Hasoloan menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk lima sektor prioritas di Kabupaten Tulungagung tahun 2026. Evaluasi tersebut bertujuan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sekaligus memastikan program, kegiatan, dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien.
Di sisi lain, ruang fiskal daerah yang semakin terbatas akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta pembatasan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menuntut pemerintah daerah menyusun strategi penganggaran yang tepat agar visi dan misi kepala daerah dapat tercapai. (rat/diskominfotulungagung)
