
Minggu (27/11/2022) Komisi Yudisial dan DPR RI menyelenggarakan Diskusi Kelembagaan Sinergitas Komisi Yudisial dan DPR RI dalam Mewujudkan Keadilan Bersih. Acara yang digelar di ruang Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung dimulai sekitar pukul 14.00 WIB.

Adapun salah satu tujuan dari diskusi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegak hukum serta upaya menegakkan akses keadilan, ujar Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Dr. Mulyadi, SH., MSE.

Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM. menyampaikan bahwa Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dimana salah satu tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah terwujudnya kepercayaan publik pada Hakim.
Perlu diketahui bahwa Setiap permasalahan hukum tidak mesti harus diselesaikan dan berakhir di Pengadilan. Pemerintah melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ( Restoratif Justice ), dimana terhadap kasus hukum pidana ringan dapat dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Namun demikian tidak semua kasus hukum dapat dilakukan restoratif justice, harus tetap sesuai ketentuan yang ada. Penyelesaian perkara hukum secara restorasi justice tersebut dimaksudkan agar keadilan korban yang terampas dapat benar-benar dipulihkan sehingga tidak menimbulkan dendam antara korban dan pelaku. Diinformasikan pula bahwa di Kabupaten Tulungagung telah ada “Kampung Restorative Justice” yaitu di Desa Sumberejo Kulon Kecamatan Ngunut yang telah di launching Kejaksaan pada tanggal 25 Februari 2022.

Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini selain akan menambah wawasan kita terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya tentang tugas dan fungsi Komisi Yudisial ( KY ) juga diharapkan akan menimbulkan kesadaran bersama atau kesadaran kolektif terhadap penegakan hukum dalam masyarakat.

Adapun narasumber kegiatan ini adalah Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial RI, Dr. Mulyadi, SH., MSE. dan Anggota Komisi III DPR RI, H. Arteria Dahlan, ST., SH., MH., yang diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri atas Kepala Perangkat Daerah terkait, Camat se-Kabupaten Tulungagung, Unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tulungagung.

Turut hadir pada acara ini, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono S.Sos., Kapolres Tulungagung, AKBP. Eko Hartanto, S.I.K, MH, Dandim 0807 Tulungagung, Letkol. Czi. Nooris Agus Rinanto, S.I.P; Kajari Tulungagung, Ahmad Muchlis, SH.MH., Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si.











