Kamis,(8/9/2022).Bupati Tulungagung, Drs.Maryoto Birowo,MM memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah, bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, mulai pukul 13.20 WIB.
Hadir pada Rapat Koordinasi hari ini Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, SE, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung diantaranya Komandan Kodim 0807/Tulungagung, Letkol.Czi Nooris Agus Rinanto,SIP, Wakapolres Tulungagung, Kompol Dodik Tri Hendro Siswoyo, SH,SIK,MIK, Perwakilan Kejaksaan Negeri Tulungagung, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs.Sukaji,M.Si, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Forkopimcam se-Kabupaten Tulungagung.
Turut hadir dalam Rakor Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kediri, Wilujeng Ayu Rengganis, Kepala Bulog Subdivre Tulungagung,Junaidi, dan Pimpinan PT. Pertamina wilayah Tulungagung, Choirul Anwar serta tamu undangan lain.
Bupati Tulungagung menyampaikan bahwa rapat koordinasi hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda di tingkat Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2022 lalu. Materi rapat koordinasi ini sangatlah penting untuk segera ditindaklanjuti terutama di tingkat kecamatan karena yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti diketahui bahwa pada saat ini kondisi perekonomian Indonesia secara umum mengalami krisis energi dan pangan yang dapat memicu tekanan inflasi dan keterlambatan pertumbuhan ekonomi seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Hal ini disebabkan adanya perang antara Rusia-Ukraina. Rusia dan Ukraina merupakan negara pemasok besar minyak, gas alam dan bahan pangan di dunia sehingga dengan adanya perang ini membuat harga minyak dan pangan di dunia melonjak.
Bupati Maryoto Birowo melanjutkan bahwa pengendalian inflasi ini menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah karena adanya kecenderungan inflasi semakin meningkat dan kalau dibiarkan akan mengancam perekonomian negara dan iklim usaha. Sementara itu dengan adanya keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi per 3 September 2022 juga berpotensi menaikkan tingkat inflasi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Dan sesuai arahan Presiden RI dalam Rakornas beberapa waktu lalu diperlukan sinergitas antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dengan Tim Pengendali Inflasi yang ada di daerah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan sehingga dapat mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kediri, Wilujeng Ayu Rengganis dalam rapat koordinasi ini menyampaikan data yang ada di Bank Indonesia terkait Inflasi baik di tingkat nasional maupun regional. Dikatakan oleh beliau bahwa secara nasional tekanan inflasi menunjukkan angka yang sangat signifikan. Seperti diketahui bahwa di beberapa tahun terakhir tingkat inflasi secara nasional berada di level yang cukup rendah yaitu di kisaran angka 2 persen dan pada saat ini, berdasarkan data statistik sampai bulan Agustus 2022, inflasi nasional sudah mencapai 4,69 persen. Hal ini disebabkan secara global terjadi krisis energi dan pangan di dunia dan krisis ekonomi di berbagai negara yang tentunya berpengaruh juga ke negara Indonesia sebagai bagian dari sistem perekonomian dunia. Selain hal tersebut beberapa komoditas pangan di dalam negeri juga mengalami kenaikan harga diakibatkan kegagalan panen di berbagai daerah yang disebabkan masalah iklim. Di Jawa Timur sendiri sesuai data yang ada sampai dengan bulan Agustus 2022, di sektor komoditas pangan juga mengalami inflasi sebesar 0.09 persen, sedangkan di beberapa Provinsi lainnya justru mengalami deflasi atau penurunan harga pangan. “Peningkatan inflasi di Jawa Timur meskipun tidak terlalu besar tersebut dipicu juga dari peningkatan kebutuhan di sektor pendidikan dimana pada bulan Agustus tersebut kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan meningkat,” ujarnya. Menyinggung besaran inflasi di Kabupaten Tulungagung, beliau mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memang belum menghitung berapa tingkat inflasi di Kabupaten Tulungagung, namun saat ini BPS masih menggunakan proxy tingkat inflasi Kota Kediri sebagai indikator pengukuran tingkat inflasi di Kabupaten Tulungagung. Dan sesuai data BPS, di Kota Kediri pada bulan Agustus 2022 terjadi “deflasi” sebesar 0,01 persen, sehingga sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 ini tingkat inflasi tahunannya sebesar 4,77 persen. Padahal di akhir tahun 2021 tingkat inflasi di Kota Kediri sebesar 2,2 persen. “Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan angka inflasi yang sangat signifikan dalam 6-8 bulan ini. Sementara itu pergerakan harga berbagai komoditas di Kabupaten Tulungagung sesuai data dari Disperindag Kabupaten Tulungagung, terjadi pergerakan kenaikan harga di beberapa komoditas diantaranya minyak goreng, telur ayam ras dan cabai merah pada awal bulan September ini dan hal ini perlu untuk diwaspadai dan menjadi perhatian bersama agar kenaikan harga komoditas tersebut tidak memicu terjadinya inflasi secara keseluruhan,” ucapnya. Dengan adanya kenaikkan harga BBM pada saat ini tentunya akan sangat berpengaruh pada komoditas dan sektor ekonomi lain juga, sementara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat juga belum pulih sepenuhnya. Permasalahan seperti ini jika tidak segera diatasi dikhawatirkan akan menimbulkan resiko “stagflasi” yaitu suatu keadaan dimana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat yang stagnan sementara tingkat inflasinya tinggi dan dampaknya tentu ke daya beli masyarakat terutama masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata,” jelasnya.
Di akhir pemaparan disampaikan proyeksi tingkat inflasi di Kota Kediri ataupun di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 ini yang mungkin terjadi berdasarkan perhitungan optimis Bank Indonesia berdasarkan kondisi saat ini yaitu dengan adanya kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi global, adalah sebesar 6-8 persen dengan asumsi tidak ada gejolak harga pangan di akhir tahun. Dan untuk mengantisipasi adanya gejolak pangan ini Bank Indonesia memiliki fokus program antara lain:
- Melakukan operasi pasar yang ditujukan untuk stabilisasi stok dan harga pada komoditas atau bahan pangan yang dapat memicu inflasi;
- Kerjasama antar daerah surplus komoditas pangan tertentu dengan daerah yang kekurangan sehingga adanya pasokan komoditas dari daerah lain dapat memenuhi kekurangan di daerah yang kekurangan stok komoditas pangan;
- Penggunaan teknologi tepat guna dan optimalisasi lahan di sekitar rumah kita untuk bisa ditanami komoditas yang setidaknya bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita sendiri;
- Memotong rantai distribusi pasar melalui pemanfaatan e-commerce dan sebagainya;
- Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah seperti kepolisian, satgas pangan dan aparatur lainnya untuk menghindari praktek-praktek kejahatan ekonomi seperti penimbunan atau penyelewengan;
- Komunikasi yang efektif dengan masyarakat perlu dibangun oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam memberikan rasa percaya dan kenyamanan sehingga secada psikologis masyarakat tidak mudah terpancing atau panik yang pada akhirnya justru akan merugikan kita semua.
Sementara itu, Komandan Kodim 0807/Tulungagung dan Wakapolres Tulungagung dalam kesempatan rapat koordinasi ini menyampaikan bahwa intitusi yang dipimpinnya menyatakan siap memberikan edukasi dan melakukan komunikasi yang efektif kepada masyarakat melalui peran Babinsa dan Babinkamtibmas di desa maupun kelurahan terhadap program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah dalam upaya percepatan pengendalian inflasi akibat situasi perekonomian global dan pasca diambilnya keputusan kenaikan harga BBM. TNI dan Polri menyatakan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah mensukseskan program jaring pengaman sosial seperti pemberian BLT/BPNT ataupun pengawasan, pengamanan dan pengawalan komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu mereka juga siap menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat sehingga situasi tetap kondusif dan terkendali.
Bupati Tulungagung dalam rapat koordinasi ini juga meminta kepada PT. Pertamina wilayah Tulungagung dan Bulog Divre Tulungagung memberikan informasi untuk menjamin bahwa ketersediaan BBM dan gas LPG serta beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Wilayah Kabupaten Tulungagung dalam beberapa waktu mendatang sehingga tidak ada kelangkaan komoditas BBM/LPG dan beras yang dapat memicu kepanikan masyarakat dan kenaikan harga pada dua komoditas penting tersebut yang dapat memicu inflasi.
Menanggapi permintaan Bupati Tulungagung tersebut, Choirul Anwar selaku pimpinan Pertamina wilayah Tulungagung mengatakan bahwa ketersedian BBM dapat mencukupi kebutuhan konsumsi BBM masyarakat di Wilayah Tulungagung yaitu sebesar 450-500 kilo liter/hari yang tersebar di 32 tempat penyaluran. Sedangkan kebutuhan LPG sebesar 100-117 metrik ton, saat ini juga sudah tersedia di 3 depo pengisian yang siap menyuplai kebutuhan masyarakat Tulungagung.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Tulungagung,Junaidi melaporkan bahwa saat ini stok beras kualitas medium yang ada di Bulog Tulungagung sebanyak 1500 ton dan jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Tulungagung. Disampaikan pula bahwa Bulog Tulungagung juga sudah masuk ke pasar-pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras kualitas medium. Harga beras Bulog kualitas medium juga dipatok dengan harga terjangkau yaitu Rp.8.500/kg yang diharapkan dengan harga tersebut mampu meredam naiknya harga beras di pasaran. Selain memenuhi kebutuhan beras, Bulog saat ini juga mendistribusikan minyak goreng bekerja sama dengan Disperindag Kabupaten Tulungagung.
