Selasa,(30/08/2022). Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs.Sukaji,M.Si yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) beserta Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah langsung dari gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta secara virtual mulai pukul 08.00 WIB, bertempat di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.
Jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung turut hadir mengikuti Rakornas pengendalian inflasi secara virtual, Kapolres Tulungagung AKBP. Eko Hartanto, S.I.K,M.H, Komandan Kodim 0807/Tulungagung Letkol Czi. Nooris Agus Rinanto,S.I.P dan Plt. Kajari Tulungagung Teguh Ananto, S.H,M.H.
Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah secara daring ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri,Tito Karnavian. Hadir dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Daerah ini beberapa Menteri, Deputi, Staf ahli, Kepala dan pejabat tinggi lembaga negara/instansi terkait diantaranya Kemenkopolhukam, Kemenkomarinvest, Kemendes PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kejaksaan Agung, BPKP, Kepolisian Republik Indonesia serta diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota beserta jajaran Forkopimda dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Di awal pembukaan Rakornas TPID ini, Mendagri Tito Karnavian menegaskan kembali pernyataan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu bahwa dalam mengendalikan inflasi sebagai akibat adanya Pandemi covid-19 khususnya di daerah, diperlukan langkah-langkah antisipatif dan sinergitas semua pihak di tingkat pusat maupun daerah. Mendagri juga menyampaikan saat ini ekonomi dunia sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi. Bahkan ada beberapa negara yang mengalami hyper inflasi yang mengakibatkan gangguan di bidang ekonomi yang akhirnya menimbulkan efek domino ke krisis sosial, pengangguran, harga barang dan kebutuhan yang mahal, bertambahnya kaum miskin juga krisis keamanan dan bahkan krisis politik. Pada saat ini juga semua negara menghadapi permasalahan yang sama akibat pandemi covid19 yaitu krisis kesehatan. Dan kita patut bersyukur bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam menangani pandemi covid19. Selebihnya menjadi tugas kita untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat untuk tetap tumbuh. Banyak negara-negara lain di dunia yang sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil dalam menangani pandemi covid19 sehingga perekonomian negara tersebut juga belum baik bahkan ada yang terpuruk. Hal lain yang perlu kita waspadai sekarang ini adalah ketidakberhasilan negara-negara lain tersebut dalam menangani krisis berdampak ke negara kita. Karena kita merupakan bagian dari sistem ekonomi global, belum lagi ditambah krisis lain dengan terjadinya perang antara Rusia-Ukraina yang membawa efek besar bagi perekonomian dunia. Di negara kita Indonesia, mungkin bagi masyarakat efek ekonomi global tersebut tidak begitu terasa karena sejauh ini Pemerintah telah memberikan subsidi anggaran yang besar agar perekonomian tetap stabil. Di awal tahun 2022 ini kita asumsikan subsidi pemerintah sebesar Rp.153 triliun, namun kenyataannya sampai pertengahan tahun 2022 ini subsidi membengkak menjadi Rp.502 triliun. Hal ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwa sampai kapan Pemerintah pusat mampu memberikan subsidi ditengah harga-harga pangan dan energi dunia yang terus meningkat, tutur beliau. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan bahwa angka inflasi nasional dikontribusi oleh kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu kita perlu melakukan upaya bersama dalam menangani permasalahan inflasi ini. Dalam rapat koordinasi ini akan dibahas apa saja yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam menangani inflasi.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr.Margo Yuwono yang menjadi salah satu narasumber dalam Rakornas inflasi hari ini menjelaskan secara detail pemahaman tentang inflasi dan kondisi makro ekonomi Indonesia sampai dengan semester I tahun 2022. Menurut Dr.Margo Yuwono secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan semester I tahun 2022 ini cukup bagus namun perlu menjadi catatan bahwa kita harus terus melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dan yang menjadi tugas kita terpenting adalah mengantisipasi pergerakan inflasi. Dilaporkan pula oleh beliau bahwa tingkat inflasi kita sesuai data yang ada sampai dengan bulan juli 2022 cukup tinggi yaitu berada pada angka 4,94 persen meskipun relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang perlu diwaspadai adalah komponen penting penyumbang inflasi yaitu inflasi bahan makanan dan inflasi energi yang cukup tinggi. Sampai dengan bulan juli 2022 ini, secara nasional inflasi bahan makanan mencapai 10,88 persen dan inflasi energi sebesar 5,02 persen. Yang menjadi issu utama kita saat ini adalah bagaimana mengendalikan bahan makanan dan energi ini agar tetap stabil. Berdasarkan data yang ada di Biro Pusat Statistik (BPS) penyumbang inflasi terbesar komponen bahan makanan hampir di setiap kota/kabupaten di Indonesia didominasi dua komoditas yaitu cabe merah dan bawang merah. Selain dua komoditas di atas, di beberapa daerah BPS mencatat komoditas penyumbang inflasi yang cukup tinggi antara lain tarif angkutan udara, rokok kretek dan ikan tongkol. Dari data yang ada ini, diharapkan setiap Kepala Daerah mengetahui komoditas apa saja yang memiliki andil besar dalam menyumbang inflasi di daerahnya dan berkewajiban mengendalikan kenaikan harga komoditas tersebut supaya tidak melebihi angka 4 persen sesuai yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. Dan yang perlu dipantau dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Daerah dan tak kalah pentingnya adalah harga beras. “Karena ketika harga beras ini naik sedikit saja akan membawa dampak yang besar di masyarakat,” ujar beliau. Sedangkan utuk komoditas pangan yang masih menggantungkan import dari luar negeri kita memang tidak bisa mengendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah merubah pola konsumsi terhadap komoditas tersebut.
Selanjutnya dalam Rakornas pengendalian inflasi, Kepala BPS juga menjelaskan bobot dan teknis perhitungan inflasi sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta yang hadir. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat tentunya memiliki bobot yang besar juga dalam menyumbang inflasi.
Pemaparan materi selanjutnya disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dr. Dodi Budi Waluyo yang dalam penjelasannya menyampaikan langkah-langkah Bank Indonesia dalam mengantisipasi inflasi sekaligus merekomendasikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan Kepala Daerah dalam menangani inflasi di daerahnya.
Sesuai data yang dimiliki oleh Bank Indonesia, tingkat pertumbuhan ekonomi domestik (PDB) kita selama triwulan kedua tahun 2022 ini cukup baik yaitu sebesar 5,44 persen. Beliau menerangkan yang menjadi issu penting saat ini dalam penanganan inflasi dunia adalah adanya kebijakan proteksi pangan oleh 35 negara di dunia, dimana mereka melakukan proteksi pangan untuk menjaga ketahanan pangan di negaranya masing-masing sehingga tidak melakukan ekspor bahan pangan ke negara lain. Hal ini tentu saja berakibat naiknya harga komoditas pangan dunia karena berkurangnya supply komoditas pangan. Kita patut bersyukur dalam hal ini negara kita Indonesia diuntungkan dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian Indonesia saat ini juga masih merupakan negara pengimpor untuk beberapa komoditas pangan, sehingga hal ini juga berdampak pada harga-harga pangan dan industri pangan kita. Hingga saat ini kenaikan harga pangan kita yang berbahan baku impor tersebut mencapai 11, 47 persen. “Kita masih diuntungkan dengan kestabilan daya beli masyarakat kita di angka 2,8 persen, karena secara umum daya beli masyarakat kita belum cukup kuat sebagai akibat adanya pandemi covid 19 kemarin,” ucap beliau
Lebih lanjut Deputi Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa meskipun tingkat inflasi nasional kita sebesar 4,94 persen masih di bawah rata-rata tingkat inflasi dunia yang berada di angka 7 persen namun kita perlu waspada karena angka 4,94 persen tersebut melebihi target inflasi kita yang seharusnya maksimal sebesar 4 persen. Selain itu Pemerintah masih menanggung beban subsidi yang besar terutama di sektor energi dan pangan sedangkan perekonomian global juga masih belum pulih serta adanya tantangan ke depan terkait ketersediaan komoditas pangan tentunya harus menjadi perhatian kita semua. Belum lagi tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi seperti saat ini berpotensi menaikkan permintaan kebutuhan energy, sementara secara global harga energy dunia terus mengalami kenaikan. Bank Indonesia juga memprediksi bahwa daya beli masyarakat akan semakin meningkat seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pula permintaan pasar yang dapat memicu terjadinya inflasi.
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rakornas Inflasi ini menyampaikan pengarahan secara garis besar hal-hal yang yang perlu mendapatkan perhatian dan diwaspadai oleh semua pihak yang hadir dalam mengendalikan laju inflasi diantaranya:
- Pandemi Covid19 belum sepenuhnya bisa dihentikan di Indonesia maupun di dunia, kita harus tetap hati-hati dan jangan lengah;
- Dunia saat ini masih mengalami krisis energy dan pangan sebagai dampak terjadinya perang Rusia-Ukraina. Harga minyak dunia masih tinggi berfluktuasi di atas kisaran $100 per barel, sehingga memicu tingginya harga pangan dunia;
- Dunia juga masih dihadapkan pada tantangan perlambatan ekonomi ditambah kondisi alam yang tidak menentu seperti kekeringan dan sebagainya;
- Sementara di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan cepat di atas angka 5 persen, namun kita juga perlu hati-hati karena kesalahan policy akan dapat berdampak pada perekonomian masyarakat;
- Di sebagian komoditas kita saat ini masih surplus misalnya batu bara, namun komoditas lain masih ada yang menggantungkan dari impor;
- Sektor investasi menunjukkan kinerja yang tinggi yaitu sebesar 35,5 persen, kemudian ekspor kita juga tumbuh dengan baik sehingga dari neraca perdagangan kita surplus selama 27 bulan terakhir dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Selanjutnya, Menkomarinvest mengatakan tantangan terbesar kita selanjutnya adalah menjaga tingkat inflasi di bawah 7 persen. Menurut beliau yang perlu menjadi perhatian kita saat ini adalah di masalah pangan, yang mana tingkat kenaikan harga-harga pangan kita cukup tinggi yaitu sebesar 11,4 persen. Komoditas pangan utama yang menjadi penyumbang kenaikan pangan ada di cabe merah, bawang merah, cabe rawit, daging ayam ras dan telur. Kita harus berusaha menjaga komoditas di atas jangan sampai kekurangan, sehingga tidak menimbulkan naiknya harga-harga komoditas tersebut yang dapat memicu inflasi, tuturnya.
Di akhir pemaparan dan penjelasan terkait penanganan inflasi, Menkomarinvest menegaskan bahwa kita semua baik dari Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus kompak dan bersatu padu karena inflasi ini merupakan permasalahan kita bersama.
